NEMUKABAR.COM, Bandung – Gelombang kritik terhadap rencana aksi 25 Agustus 2025 oleh Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) semakin kencang. Setelah Organda Jabar mengeluarkan peringatan keras, kini giliran sejumlah tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM yang melayangkan ultimatum agar aksi demonstrasi tidak menjadikan masyarakat sebagai korban.
Salah satu anggota Forum UMKM Jabar, menegaskan bahwa langkah SP3JB mengancam membawa ratusan bus ke jalan raya jelas salah arah. Menurutnya, demo semacam itu hanya akan menambah kemacetan, memukul aktivitas ekonomi, dan mematikan usaha kecil yang sedang berjuang bangkit pasca pandemi.
“Ribuan pedagang kecil menggantungkan hidup dari kelancaran mobilitas warga. Kalau demo pakai bus besar-besaran, siapa yang tanggung kerugian kami? Ini bukan perjuangan, tapi pemerasan atas nama rakyat,” tegasnya, hari ini.
Dia juga menyebut SP3JB keliru dalam strategi perjuangan. Ia menilai cara menekan pemerintah dengan mengorbankan masyarakat hanya akan memunculkan antipati publik.
“Kalau betul peduli pekerja pariwisata, jangan libatkan transportasi umum dalam aksi. Itu instrumen layanan publik, bukan alat politik jalanan. Kalau memaksa, sama saja melawan rakyat sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Aliansi Pemuda Peduli Transportasi (APP-T) bahkan mendesak agar pemerintah daerah tak ragu mencabut izin operasional bus yang nekat digunakan sebagai alat demo.
“Kami mendukung sikap tegas Organda. Kalau ada pengusaha otobus yang berkhianat dan ikut-ikutan melumpuhkan transportasi, jangan diberi ampun. Cabut izinnya!” ujar mereka.
Dengan kian banyaknya suara penolakan, SP3JB kini terpojok. Publik menilai gerakan itu tidak lagi murni membela pekerja pariwisata, melainkan sarat kepentingan politik segelintir pihak.
