NEMUKABAR.COM — Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas pelabuhan atau jetty di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Kelrey mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai aktivitas bongkar muat batubara di kawasan pesisir Teluk Bayur yang diduga tidak memiliki izin resmi.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa kegiatan tersebut diduga ilegal. Karena itu, kami meminta Kapolri memberikan atensi kepada Kapolda Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti laporan ini secara tegas dan transparan,” ujar Kelrey di Jakarta, Sabtu (04/10/2025).
Menurutnya, penegakan hukum dan pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan industri di daerah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, terutama yang menyangkut perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami percaya aparat penegak hukum memiliki komitmen kuat dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah praktik-praktik yang bisa merugikan masyarakat maupun negara,” tambahnya.
Kelrey juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat untuk menjaga tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan.
“Penegakan hukum bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang taat aturan. Itu penting agar investasi berjalan sehat dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kelrey yang juga Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) menambahkan, terdapat pula laporan dari masyarakat yang menyebut adanya oknum aparat yang diduga terlibat atau melindungi kegiatan tersebut.
“Jika benar ada oknum yang bermain, kami berharap Kapolri bersikap tegas dan menindak tanpa pandang bulu. Ini penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik,” ujar Kelrey menegaskan.
Kelrey menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak berkomitmen menjaga integritas penegakan hukum di daerah, demi terwujudnya pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.
