NEMUKABAR.COM – Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan catatan penting atas wacana Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi. Menurutnya, langkah tersebut harus dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan konstitusi agar tidak menimbulkan polemik.
Pernyataan itu disampaikan Saldi dalam Seminar Konstitusi MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (23/8/2025). Ia mengingatkan bahwa kewenangan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi bukan berarti bisa digunakan secara sepihak.
“Amnesti dan abolisi memang kewenangan presiden, tetapi bukan tanpa batas. Mekanismenya sudah diatur, harus melibatkan DPR, dan tetap sejalan dengan prinsip konstitusi,” ujar Saldi.
Menurutnya, jika kebijakan itu hanya dijadikan jalan pintas untuk mengatasi kebuntuan hukum, maka legitimasi pemerintah bisa dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang berlaku.
Saldi juga mengingatkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran berhati-hati dalam menggunakan kewenangan luar biasa ini.
“Kalau salah langkah, publik bisa menilai presiden sedang intervensi hukum. Itu berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
