NEMUKABAR.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan blokade terhadap wilayah Bangka dan Belitung (Babel). Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah menindak tegas maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal yang disebut telah merugikan negara dalam jumlah besar.
Dalam pidatonya di Forbes Global CEO Conference 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal beroperasi di Bangka Belitung. Akibat praktik tersebut, Indonesia kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional, terutama karena kegiatan penambangan tanpa izin dan penyelundupan ke luar negeri.
“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo di hadapan peserta konferensi internasional tersebut.
Sebagai langkah konkret, pemerintah kini tengah menjalankan program latihan militer terpadu di kawasan kepulauan Babel. Latihan itu melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, hingga drone untuk mengawasi setiap pergerakan keluar-masuk kapal di wilayah tersebut.
“Kami memblokir kedua pulau itu. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa pengawasan kami,” ujar Prabowo menambahkan.
Dari hasil operasi pengawasan, TNI dilaporkan berhasil menyita kapal kecil bermuatan peti-peti batangan timah dan logam tanah jarang yang diduga hasil penambangan ilegal. Menurut Prabowo, operasi tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga miliaran dolar AS. Ia pun optimistis bahwa produksi timah nasional tahun depan bisa kembali normal, bahkan meningkat tiga hingga empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Selain sektor pertambangan, Kepala Negara juga menyoroti pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat lima juta hektare lahan sawit yang status hukumnya bermasalah.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung dan BPKP melakukan investigasi. Jika terbukti melanggar hukum, konsesinya harus dicabut,” tegasnya.
Pemerintah saat ini telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit yang sebelumnya melanggar ketentuan hukum. Namun, Prabowo mengakui masih terdapat dua perkebunan besar yang sulit ditindak, meski sudah ada putusan tetap dari Mahkamah Agung.
Langkah-langkah tegas tersebut, menurut Presiden, merupakan bagian dari agenda penegakan hukum dan kedaulatan sumber daya alam nasional, agar kekayaan mineral dan perkebunan Indonesia kembali dikelola secara sah dan berkeadilan.
