Nemukabar.com – From Mahasiswa Jakarta angkat suara terkait polemik penetapan Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang dinilai sarat kejanggalan Kamis 4 Desember 2025.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan koordinator FMJ, yang dikenal sebagai M Jufri pihaknya menilai proses pengangkatan Sekda tersebut menyisakan banyak tanda tanya dan tidak mencerminkan prinsip transparansi serta akuntabilitas birokrasi.
Menurut FMJ, penunjukan Uus Kuswanto memunculkan indikasi adanya dinamika internal birokrasi yang tidak sepenuhnya terbuka kepada publik.
M Jufri menyebut bahwa wacana transparansi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama terlihat hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.
Salah satu sorotan utama adalah ketidaksinkronan informasi mengenai tahapan seleksi.
Beragam informasi yang beredar justru menimbulkan persepsi bahwa mekanisme formal, terutama kewajiban melalui seleksi terbuka (open bidding), tidak diterapkan secara konsisten. “Ketika informasi yang keluar berbeda-beda, publik wajar mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar M Jufri
FMJ juga menilai bahwa beberapa pernyataan pihak tertentu yang menyebut pengangkatan Sekda sudah memenuhi prosedur administrasi justru terkesan sebagai narasi pembenaran.
Padahal, hingga kini publik tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai proses seleksi yang dilakukan.
Minimnya publikasi resmi mengenai pembentukan panitia seleksi, jadwal seleksi, hingga pengumuman peserta memperkuat dugaan bahwa proses berlangsung secara terbatas. Hal ini, menurut FMJ, membuka ruang spekulasi bahwa penetapan Sekda dilakukan tanpa kompetisi terbuka sebagaimana diwajibkan oleh regulasi.
“Cepatnya penunjukan pejabat definitif tanpa informasi terbuka soal open bidding semakin memperkuat dugaan adanya preferensi terhadap kandidat tertentu,” tambah M Jufri.
FMJ menilai polemik ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mereka menegaskan pentingnya klarifikasi prosedural dari pihak terkait agar praktik tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai merit system dan prinsip good governance.
FMJ mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka secara transparan seluruh dokumen dan tahapan seleksi guna meredam spekulasi publik serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses birokrasi. “Publik berhak tahu, karena jabatan Sekda adalah posisi strategis yang menyangkut kepentingan daerah,” tegas M Jufri
