NEMUKABAR.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meresmikan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola yayasan pondok pesantren di bawah naungan NU untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peresmian tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu sore (21/02). Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua PWNU NTB Masnun Tahir, serta Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Nurjaeni.
Gus Yahya menyatakan, pembangunan SPPG oleh yayasan di bawah NU merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis.
“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan 41 SPPG yang masuk dalam jaringan tim konsultasi akselerasi program MBG yang dibentuk oleh PBNU,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, hingga kini telah terdapat sekitar 200 SPPG yang beroperasi di bawah yayasan pondok pesantren NU di berbagai daerah. Selain itu, ratusan lainnya masih dalam proses administrasi di sistem BGN untuk segera dioperasikan.
PBNU, kata dia, menargetkan pembangunan 1.000 SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program MBG secara nasional.
“Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi target 1.000 SPPG yang dulu kita canangkan, bisa terwujud dan tercapai,” katanya.
Ia menjelaskan, 41 SPPG yang diresmikan berasal dari sejumlah provinsi seperti NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. NTB menjadi lokasi peresmian keempat setelah Cirebon, Jember, dan Batang.
“NTB ini adalah yang keempat, pertama itu kita resmikan di Cirebon, Jember, Batang, dan NTB, khusus di NTB yang diresmikan hari ini 36 SPPG,” jelasnya.
Gus Yahya juga mengingatkan agar setiap SPPG yang telah beroperasi benar-benar menjaga kualitas makanan yang disajikan, mulai dari kebersihan, higienitas, hingga nilai gizi yang terkandung di dalamnya.
Ia menegaskan bahwa para penerima manfaat program MBG bukan sekadar angka statistik, melainkan generasi penerus bangsa.
“Murid, santri, dan penerima manfaat dari program MBG ini bukan sekedar angka statistik. Tetapi mereka adalah anak-anak kita. Untuk itu, kita tidak boleh memperlakukan anak-anak dengan kejadian yang tidak kita diinginkan. Karena bagaimana pun anak-anak itu masa depan bangsa,” tegasnya.
Senada dengan PBNU, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah PBNU dalam membangun 1.000 SPPG di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran SPPG tidak hanya memperkuat program pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.
“Ini langkah yang bagus, karena ponpes memiliki pendapatan sendiri. Untuk suplai, ponpes juga bisa memiliki kesempatan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memasok kebutuhan MBG. Misalkan jamaah mengelola peternakan untuk memasok telur MBG, belum sayur, cabai sehingga terjadi ekosistem perputaran ekonomi dalam pesantren. Alhasil harapan presiden melihat pesantren kuat itu dapat terpenuhi melalui SPPG ini,” katanya.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan santri, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren sebagai bagian dari pembangunan nasional.
