NEMUKABAR.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Sejumlah pakar kesehatan dan gizi menilai, program tersebut merupakan langkah baik untuk memperkuat ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia, namun tetap perlu penyempurnaan di berbagai aspek, mulai dari keamanan pangan hingga diversifikasi bahan makanan.
Dalam diskusi bertajuk “Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), pakar kesehatan Universitas Yarsi Prof. Tjandra Yoga Aditama menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
“Yang pertama tentu evaluasi risiko keracunan makanan. Indonesia sudah memiliki banyak pengalaman dalam penanganan kasus seperti ini. Kita perlu memastikan agar insiden serupa dapat diminimalkan bahkan dihindari sama sekali,” ujar Tjandra.
Ia juga menyoroti aspek kualitas gizi dalam menu MBG agar benar-benar sesuai dengan standar kebutuhan gizi masyarakat.
“Perlu dilakukan peninjauan kembali apakah kandungan gizi dari makanan yang disajikan sudah memenuhi kriteria makanan bergizi seimbang. Jangan sampai hanya sekadar ada sayur tanpa memperhatikan komposisi gizinya,” tambahnya.
Lebih jauh, Tjandra menyarankan agar pemerintah membuka ruang bagi berbagai alternatif mekanisme pelaksanaan MBG, baik dari sisi pembiayaan maupun distribusi.
Menurutnya, beberapa negara telah menerapkan sistem kolaboratif, di mana pihak sekolah, pemerintah daerah, atau masyarakat ikut berperan dalam pembiayaan maupun pengelolaan.
“Tidak harus satu model tunggal. Bisa saja dilakukan dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Yang penting tetap menjamin kualitas dan keberlanjutan,” tuturnya.
Menariknya, Tjandra menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dapat dijadikan contoh praktik terbaik (role model) dalam penyelenggaraan dapur MBG. Ia mengapresiasi tingkat higienitas dan sistem keamanan pangan di dapur milik Polri yang dinilainya sangat baik.
“SPPG Polri luar biasa bersih dan higienis. Ini bisa menjadi contoh nyata dalam upaya pencegahan keracunan makanan,” katanya.
Senada dengan itu, Marudut Sitompul, ahli gizi dari Persagi, menambahkan bahwa pelaksanaan MBG juga sebaiknya memperhatikan kearifan lokal dalam pemilihan bahan pangan. Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang dapat dioptimalkan.
“Tidak semua daerah harus menggunakan beras atau nasi. Di wilayah tertentu bisa menggunakan sagu, jagung, atau bahan pangan lain sesuai kebiasaan masyarakat setempat,” jelas Marudut.
Menurutnya, kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5, yang memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan menu selama kandungan gizinya tetap memenuhi standar.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa seluruh dapur MBG ke depan akan dilengkapi alat rapid test untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan. Langkah ini diambil setelah melihat kesuksesan dapur SPPG milik Polri yang tidak mencatat adanya kasus keracunan.
“Presiden telah menginstruksikan agar seluruh SPPG di berbagai daerah dilengkapi rapid test seperti yang dilakukan oleh Polri. Standar higienitas mereka sangat baik dan terbukti efektif,” ujar Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
Dengan berbagai masukan tersebut, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat semakin matang—tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga aman, adaptif terhadap kearifan lokal, dan berkelanjutan.
