NEMUKABAR.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, mengingatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan agar mewaspadai dampak konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurutnya, ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan efek berantai yang dapat memengaruhi berbagai sektor, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.
Ia menekankan bahwa langkah pemerintah dalam merespons situasi global tersebut harus tetap berlandaskan amanat konstitusi. Dalam pandangannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat sekaligus berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
“Amanat Konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut dalam perdamaian dunia mesti menjadi perhatian para pengambil keputusan dalam menyikapi dampak konflik AS-Israel dan Iran,” katanya, seperti keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam diskusi daring bertajuk “Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya bagi Indonesia dan Dunia”. Ia menilai wajar apabila konflik tersebut mendapatkan perhatian khusus dari para pengambil kebijakan mengingat dampaknya yang luas.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Lestari menilai perang antara AS-Israel dan Iran tidak hanya berdampak bagi negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga memengaruhi kondisi global, termasuk Indonesia.
Menurutnya, konflik yang berakar dari ketegangan panjang antara Amerika Serikat dan Iran sejak Iranian Revolution itu berpotensi menimbulkan konsekuensi yang perlu diantisipasi melalui kebijakan strategis dari pemerintah.
Diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu tersebut juga menghadirkan Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, sebagai pembicara.
Denni menjelaskan bahwa konflik antara AS-Israel dan Iran memiliki kaitan erat dengan sektor energi global. Hal itu, menurutnya, dipicu oleh potensi blokade di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia.
Menurut Denni, gangguan pada jalur tersebut dapat berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik serta penurunan tingkat kepercayaan pasar global.
Dia memperkirakan akan terjadi lonjakan harga minyak di awal perang sebesar 8-10 persen. Kenaikan harga minyak dimungkinkan menjadi lebih besar jika konflik semakin lama.
“Dampak bagi Indonesia akan terlihat pada inflasi, neraca perdagangan eksternal, nilai tukar rupiah, dan fiskal,” ucapnya.
Menghadapi kemungkinan tersebut, Denni menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan yang melindungi kelompok masyarakat rentan. Ia menilai alokasi anggaran negara perlu diarahkan untuk meredam dampak ekonomi yang mungkin muncul akibat gejolak global.
“Kondisi ekonomi domestik akan menjadi penentu bila terjadi guncangan ekonomi dunia,” tuturnya.
