NEMUKABAR.COM – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas aksi debt collector atau mata elang (matel) yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat.
Menurut Willy, praktik penarikan paksa kendaraan oleh matel di lapangan telah berlangsung lama dan sering kali dilakukan dengan cara-cara intimidatif, melanggar hukum, serta menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Aksi matel di lapangan harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Tidak bisa asal ambil kendaraan. Yang berwenang melakukan eksekusi itu adalah pengadilan, bukan debt collector,” tegas Willy dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa aturan fidusia sudah sangat jelas. Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, tindakan matel yang menarik kendaraan di jalanan, di rumah warga, atau dengan tekanan fisik maupun psikis, merupakan bentuk pelanggaran hukum.
“Kalau tidak ada putusan pengadilan, maka penarikan itu ilegal. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik premanisme berkedok penagihan,” ujarnya.
Willy menilai, langkah tegas Polri terhadap matel justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi rakyat. Ia menyebut banyak masyarakat selama ini tidak berdaya ketika berhadapan dengan debt collector yang bertindak arogan.
*Dukungan Publik Menguat, JARI 98 Siapkan Demo Besar*
Lebih lanjut, Willy mengungkapkan bahwa JARI 98 berencana melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk dukungan moral dan politik kepada anggota Polri yang menjalankan tugas penegakan hukum dan berbenturan dengan kelompok matel.
Termasuk di antaranya, kata Willy, dukungan terhadap enam anggota Polri yang saat ini ditahan akibat insiden yang berkaitan dengan penindakan terhadap debt collector.
“Kami melihat ada dukungan publik yang sangat besar kepada Polri. Kejadian ini bukan peristiwa tunggal, tapi akumulasi kekecewaan dan emosi publik terhadap arogansi matel yang selama ini dibiarkan,” jelasnya.
JARI 98, lanjut Willy, akan menggalang dukungan publik melalui berbagai cara, termasuk petisi, konsolidasi elemen masyarakat, hingga aksi massa, agar keenam anggota Polri tersebut dapat dilepaskan.
“Bayangkan kalau kejadian ini menimpa masyarakat biasa. Menghadapi Polisi atau Tentara saja mereka berani, apalagi rakyat kecil. Ini yang membuat publik marah dan akhirnya bergerak,” katanya.
*Momentum Perlawanan terhadap Arogansi Matel*
Willy menilai, situasi saat ini merupakan momentum penting bagi publik untuk bersama-sama melawan praktik penagihan yang brutal dan tidak manusiawi. Ia yakin, masyarakat berada di belakang Polri dalam upaya menertibkan dan menindak tegas matel yang bertindak sewenang-wenang.
“Kami yakin publik mendukung Polri untuk melawan arogansi matel yang mengambil paksa kendaraan di jalanan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal rasa keadilan dan keberpihakan negara kepada rakyat,” pungkas Willy.
JARI 98 berharap Polri tetap konsisten dan tidak ragu menegakkan hukum terhadap siapa pun yang melanggar, demi menciptakan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
