Nemukabar.com – Peresmian Kecamatan Ukar Sengan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang berlangsung beberapa bulan lalu ternyata diwarnai isu tak sedap. Seorang mantan pejabat desa mengaku diminta menyerahkan uang Rp10 juta oleh ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Ahmad Q. Amahoru. Uang tersebut disebut-sebut diminta dengan mengatasnamakan sang Sekda.
Pengakuan itu langsung mengundang perhatian publik, termasuk Sekretaris Moluccas Corruption Watch (MCW) SBT, Sabandarlisa Kelilauw, yang juga berprofesi sebagai advokat. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran serius dan ancaman bagi semangat pemberantasan korupsi di Maluku.
“Pemerasan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Apalagi sampai mencatut nama pejabat tinggi daerah. Ini jelas melanggar hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Sabandarlisa, Kamis (18/09/2025).
Informasi yang beredar menyebutkan praktik dugaan pemerasan terjadi di tengah euforia peresmian kecamatan baru. Beberapa pejabat desa merasa berada dalam posisi tertekan dan takut jika menolak permintaan yang diklaim berasal dari lingkaran pejabat daerah.
MCW SBT mendorong aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera mengusut tuntas laporan ini secara transparan. Sabandarlisa juga mengajak para pejabat desa lain yang mungkin mengalami hal serupa agar berani melapor.
“Kalau dibiarkan, praktik seperti ini bisa jadi budaya buruk di birokrasi. Siapa pun pelakunya, harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, MCW SBT berencana melaporkan kasus ini secara resmi ke aparat penegak hukum. Sementara itu, mantan pejabat desa yang mengaku sebagai korban menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian dan bekerja sama dalam proses penyelidikan.
MCW SBT memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga selesai sebagai wujud komitmen mereka mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur.
