NEMUKABAR.COM — Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar, menilai bahwa pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ia menilai, selama ini keuntungan besar hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha dan pejabat, sementara masyarakat di bawah justru terus hidup dalam kesengsaraan.
Dalam Diskusi Publik “Merdeka dari Cengkeraman Kartel” di Universitas Trilogi Jakarta, Raden Umar menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik pertambangan dan distribusi hasil bumi di berbagai daerah, termasuk minimnya transparansi dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).
“Bukan rahasia umum lagi, aparat hukum banyak yang membekingi pengusaha besar. Pemerintah harus terbuka: apakah satu perusahaan boleh pegang beberapa IUP sekaligus? Ini harus jelas,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan kondisi di Maluku Utara yang memiliki potensi besar di sektor tambang dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen, namun manfaatnya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
“CSR dari tambang pun sering dikelola tidak benar. Akhirnya, rakyat tetap miskin di tengah kekayaan alamnya sendiri,” tegasnya.
Raden Umar mendorong mahasiswa untuk berperan aktif mengawasi tata kelola SDA dan membangun kesadaran kritis di tengah derasnya arus informasi.
“Mahasiswa jangan hanya sibuk kuliah untuk kerja. Berpikirlah besar untuk bangsa. Kroscek data lapangan, jangan hanya percaya media sosial,” pesannya.
Ia berharap pemerintah dalam sisa masa jabatannya mampu memperkuat regulasi, menekan peran tengkulak, dan membuka akses ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat kecil.
“Kedaulatan bangsa diukur dari seberapa besar rakyatnya menikmati hasil bumi sendiri. Pemerintah harus hadir di sana,” pungkasnya.
