Jakarta, 20 Oktober 2025 — Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, menegaskan bahwa reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga agenda moral dan politik. Menurutnya, kedaulatan bangsa bergantung pada kemampuan rakyat dalam menjaga kekayaan alam dan mengawasi pengusaha yang memanfaatkannya.
Dalam Diskusi Publik “Merdeka dari Cengkeraman Kartel” di Universitas Trilogi Jakarta, Syurya menilai praktik kartel telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi yang akut. Ia menyebut, lemahnya komunikasi dan pengawasan publik membuat kartel bebas bermain di sektor strategis seperti tambang dan sawit.
“Kalau kita diam melihat kecurangan, kita akan tersingkir. Ada aktor yang kelihatan dan ada aktor bayangan yang justru lebih berbahaya,” ujarnya.
Syurya juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo soal 5 juta hektar kebun sawit ilegal yang harus ditutup. Menurutnya, langkah itu harus diikuti dengan penataan ulang izin dan pemberian hak kelola kepada lembaga masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, bukan kepada individu yang tidak jelas arah kepentingannya.
“Kalau tambang dan lahan dikelola oleh organisasi yang berintegritas, pengawasannya bisa lebih baik dibanding diberikan kepada perorangan yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya peran masyarakat dan kampus dalam mengawasi pengelolaan SDA melalui komunikasi publik yang efektif.
“Tanpa komunikasi dan transparansi, perusakan lingkungan dan konflik sosial akan terus berulang. Reformasi SDA adalah ujian moral dan politik bagi bangsa ini,” tegas Syurya.
