JAM Indonesia Desak Sekjen KPU Dicopot
BERITA

JAM Indonesia Gelar Aksi “Jumat Keramat” di KPK, Desak Sekjen KPU RI Dicopot

×

JAM Indonesia Gelar Aksi “Jumat Keramat” di KPK, Desak Sekjen KPU RI Dicopot

Sebarkan artikel ini
Kantor KPU dan KPU RI
Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM Indonesia) akan melaksanakan aksi "Jumat Keramat" besok di depan KPK. Mereka mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Sekjen KPU RI dan meminta Ketua KPU segera mencopotnya.

Nemukabar.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI, Jumat (19/9/2025).

Mereka menuntut lembaga antikorupsi segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan jabatan dan anggaran oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.

Koordinator aksi JAM Indonesia, Muria, menegaskan pihaknya juga mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopot Sekjen KPU tersebut.

“KPK harus segera turun tangan mengusut dugaan korupsi ini, dan Mendagri tidak boleh tutup mata. Sekjen KPU yang menyalahgunakan jabatan harus dicopot,” tegas Muria saat orasi.

Menurut JAM Indonesia, dugaan pelanggaran bukan hanya soal anggaran, tapi juga praktik intimidasi terhadap ASN. Muria menyebut Sekjen KPU diduga menggunakan ancaman mutasi jauh dari domisili, bahkan hingga ke Papua, bagi staf yang menolak perintahnya.

“Ini bukan masalah internal lembaga semata. Ini menyangkut integritas demokrasi. Kalau dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada KPU,” tambah Muria.

Beberapa pegawai KPU dikabarkan memilih mundur akibat tekanan tersebut. Ada yang menolak perintah yang dinilai melanggar hati nurani, bahkan pejabat struktural diturunkan jabatannya dan dialihkan ke posisi tanpa tugas jelas.

JAM Indonesia menilai, dugaan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik sekelas Sekjen KPU berpotensi mencoreng citra penyelenggara pemilu. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh KPU.

“Kalau benar ada penyelewengan anggaran lewat proyek dan kegiatan, itu jelas melanggar etika dan hukum. Demokrasi kita bisa rusak kalau praktik semacam ini dibiarkan,” kata Muria.

Menutup aksinya, mahasiswa menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam. “Pengawasan publik itu kunci. Jangan biarkan lembaga sebesar KPU hancur karena ulah segelintir pejabat. Demokrasi hanya bisa kokoh kalau semua pihak ikut mengawal,” pungkas Muria.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *