NEMUKABAR.COM — Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (SBT) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (22/10/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan dana pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pengusutan terhadap Bupati SBT, Fahri Husni Alkatiri, serta meminta Kemendagri melakukan evaluasi atas dugaan persoalan pencopotan kepala sekolah yang dikaitkan dengan penolakan terhadap permintaan setoran dana revitalisasi sekolah.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa Bupati SBT beserta jajaran pemerintah daerah terkait dugaan penyimpangan dana pendidikan bernilai miliaran rupiah. Massa menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara transparan dan profesional untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Adapun tiga tuntutan Perhimpunan Pelajar SBT:
1. Mendesak pengusutan tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati SBT, Fahri Husni Alkatiri.
2. Mendesak Kemendagri memanggil dan meminta pertanggungjawaban Bupati SBT terkait dugaan pencopotan kepala sekolah yang dikaitkan dengan penolakan setoran dana revitalisasi sekolah.
3. Mendesak aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Bupati SBT beserta jajaran pemerintah daerah atas dugaan penyimpangan dana pendidikan bernilai miliaran rupiah.
Melalui aksi tersebut, Perhimpunan Pelajar SBT berharap KPK, Kemendagri, dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti aspirasi mereka sesuai kewenangan masing-masing. Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari pihak terkait belum tercantum dalam informasi yang diterima.
