NEMUKABAR.COM - Lentera Studi Pemuda Indonesia (LSPI) melalui Ketua Bidang Sosial Politik Koordinator Nasional (Kornas), Denni Wahyudi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mereshuffle Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. LSPI menilai kebijakan dan pernyataan Bahlil telah berkali-kali menimbulkan kontroversi dan merugikan masyarakat.
Denni menyoroti lima poin utama yang menjadi dasar desakan reshuffle ini, mulai dari pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg, dugaan transaksi politik dalam pencabutan izin tambang, manuver politik terkait perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya, pengakuan Bahlil soal pernah menghambat investasi, hingga penanganan konflik Rempang yang dianggap gagal melindungi hak-hak masyarakat.
“Sudah cukup! Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil ini harus dihentikan. Kami tidak bisa diam melihat dampak buruk dari keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan rakyat sebagai pihak yang paling terdampak. Bapak Presiden Prabowo adalah orang yang serius dengan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik, maka Bahlil harus segera diganti,” ujar Denni dalam keterangannya, Jumat (7/2).
Menurutnya, kebijakan pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menghancurkan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang bergantung pada akses mudah terhadap bahan bakar tersebut. Ia juga mengkritik dugaan permainan politik dalam pencabutan dan pengembalian izin tambang yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan sampai negara ini dikelola seperti perusahaan pribadi, di mana kebijakan diatur untuk kepentingan segelintir elite. Ketika seorang pejabat negara lebih sibuk mengamankan kepentingan politiknya ketimbang melindungi kepentingan rakyat, maka ia tidak layak lagi duduk di jabatan strategis,” tambah Denni.
Denni juga menegaskan bahwa peran Menteri ESDM seharusnya tidak hanya sebatas menarik investasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menuding bahwa kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM telah gagal dalam aspek tersebut.
LSPI berencana menggalang dukungan lebih luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar segera melakukan reshuffle.
“Jika suara rakyat terus diabaikan, maka Bahlil yang harus bertanggung jawab, dan kami meminta Bapak Presiden Prabowo untuk segera mereshuffle Bahlil." pungkas Denni.
