NEMUKABAR.COM - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis, 30 Januari 2025. Mereka menuntut agar KPK mengusut tuntas dugaan korupsi mark up dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai 3,5 miliar rupiah di Kabupaten Brebes.
Koordinator AMPH, Popal Tamher, menyatakan bahwa dugaan korupsi ini telah merugikan dunia pendidikan di Kabupaten Brebes. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diduga kuat diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami datang ke KPK untuk menyampaikan aspirasi kami, untuk menuntut keadilan bagi dunia pendidikan di Brebes. Kami percaya bahwa KPK akan bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini," ujar Popal Tamher.
Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar KPK segera menangkap dan mengadili pelaku korupsi.
Sebagaimana yang diketahui, Dugaan korupsi dan mark up Dana BOS tahun anggaran 2021 yang merugikan negara sebesar Rp. 3,5 Miliar ini sangat menciderai dunia pendidikan dan merugikan hak-hak siswa.
Mereka meminta KPK agar periksa dan adili juga Ketua DPRD dan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
"KPK segera panggil dan periksa Ketua DPRD dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes karena diduga kuat juga terlibat," tegas Popal.
Terakhir, AMPH juga menegaskan akan terus konsisten dan komitmen kawal kasus ini hingga tuntas. "Kami akan terus kawal kasus ini sampai semua oknum yang terlibat di periksa dan diadili," ungkapnya.
Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, oleh karena itu Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) mempunyai beberapa tuntutan sebagai berikut :
1. KPK Segera melakukan investigasi secara tuntas, transparan, dan profesional terhadap dugaan korupsi dan mark up Dana BOS 3,5 Miliar di Kabupaten Brebes. Usut tuntas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, dan berikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendesak KPK RI untuk segera panggil dan periksa seluruh unsur pemerintah terkait Kabupaten Brebes atas dugaan korupsi dan mark up dana BOS tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3,5 Miliar.
3. Mendesak KPK RI untuk segera panggil dan periksa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes terkait dugaan korupsi dan mark up dana BOS tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3,5 Miliar..
4. Mendesak KPK RI untuk segera panggil dan periksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Brebes terkait dugaan korupsi dan mark up dana BOS tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3,5 Miliar.
5. Mendesak Inspektorat kabupaten Brebes untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah di Kabupaten Brebes.
6. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, dan aktivis anti korupsi, untuk turut serta dalam aksi demonstrasi ini. Mari bersama-sama kita kawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa Dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan yang lebih baik
