Nemukabar.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara mengenai insiden penembakan antar polisi yang terjadi di Solok Selatan. Peristiwa tersebut diduga terkait dengan upaya pemberantasan tambang ilegal di wilayah tersebut, namun Bahlil menegaskan bahwa hal ini di luar kewenangannya sebagai Menteri ESDM.
Saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 27 November 2024, Bahlil mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapat informasi yang jelas mengenai insiden tersebut. Ia juga menegaskan bahwa masalah penembakan tersebut merupakan urusan kepolisian, bukan Kementerian ESDM. “Saya belum tahu apa masalahnya. Urusan tembak-menembak ini kan urusan polisi, bukan urusan ESDM. Saya tidak tahu masalah tambang yang dimaksud,” ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil menjelaskan bahwa tidak semua izin terkait tambang berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM, terutama untuk tambang galian C seperti pasir, batu, dan kerikil. “Izin untuk galian C itu berada di tingkat daerah. Jadi saya tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut, apalagi jika izin tersebut tidak dikeluarkan oleh ESDM,” tambahnya. Menurutnya, meskipun pada awalnya kewenangan tambang ada di pusat, kini ada pembagian tugas antara pusat dan daerah berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
Sementara itu, pihak Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah mengambil tindakan tegas dengan menutup lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya peristiwa penembakan. Penutupan ini menyusul aksi Kabag Ops Solok Selatan, AKP Dadang, yang diduga menembak Kasat Reskrim Kompol Anumerta Ryanto di lokasi tambang ilegal tersebut.
Lokasi tambang yang dimaksud berada di Batang Bangko, Jorong Bangko Bentiang, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, tampak adanya gundukan material galian C yang telah diberi garis polisi.
Kombes Dwi Sulistyawan, Kabid Humas Polda Sumbar, menjelaskan bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pihak kepolisian segera menyikapi dengan menutup lokasi tambang. Namun, meskipun tambang telah ditutup, Polda Sumbar masih belum mengetahui identitas pemilik tambang ilegal tersebut. “Penyidikan terkait kepemilikan tambang masih terus berlangsung. Kami berharap dapat mengungkapnya dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Polda Sumbar saat ini terus mendalami kasus ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait siapa yang bertanggung jawab atas praktek tambang ilegal tersebut, yang kini menjadi sorotan publik.
