 |
| Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia |
Penulis: Amat Kelrey, (Founder mOne)
NEMUKABAR.COM - Kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai salah satu keputusan penting yang disambut baik oleh banyak pihak. Reputasinya sebagai teknokrat handal yang berhasil membawa perekonomian Indonesia keluar dari berbagai krisis sebelumnya, diharapkan dapat berlanjut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pengalaman panjangnya di Bank Dunia dan dua periode sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Joko Widodo memberikan Sri Mulyani kredibilitas tinggi di mata pelaku pasar. Situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk tantangan ekonomi global dan dampak perubahan iklim terhadap kebijakan fiskal, membuat kepemimpinannya semakin dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas ekonomi saat ini.
Penunjukan Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo-Gibran juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kontinuitas kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Ia dikenal dengan reformasi fiskalnya yang fokus pada efisiensi pengeluaran, peningkatan penerimaan pajak, dan pengelolaan utang yang hati-hati. Ini relevan, terutama di tengah ancaman perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Salah satu tantangan terbesar Sri Mulyani adalah menyeimbangkan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Pada masa sebelumnya, ia memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, termasuk reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem keuangan. Namun, tantangan baru muncul dengan adanya tekanan dari sektor energi dan pangan yang dipengaruhi perubahan iklim dan geopolitik global.
Di sisi lain, pengangkatan Sri Mulyani juga mengirim sinyal kuat kepada komunitas internasional bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada tata kelola ekonomi yang baik dan terbuka terhadap investasi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat investasi yang baik serta mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan internasional. Kepercayaan ini sangat penting dalam menjaga aliran investasi asing yang diperlukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan fiskal yang stabil menjadi kunci dalam menjaga ekonomi di tengah ketidakpastian global. Di tengah inflasi tinggi, volatilitas nilai tukar, dan potensi resesi di negara-negara besar, Indonesia memerlukan pemimpin keuangan yang tidak hanya cakap, tetapi juga visioner dalam jangka panjang. Sri Mulyani dianggap sosok yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan ini.
Sri Mulyani tidak akan bekerja sendirian. Koordinasi yang baik dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi, sangat penting untuk memastikan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus memastikan bahwa koordinasi ini berjalan lancar agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik.
Selain itu, tantangan dalam sektor tenaga kerja juga harus menjadi prioritas. Sri Mulyani perlu merancang kebijakan yang dapat mengatasi disrupsi tenaga kerja akibat digitalisasi, yang memengaruhi berbagai sektor. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional harus diprioritaskan agar Indonesia tetap kompetitif di era ekonomi digital.
Dalam hal infrastruktur, kelanjutan dari program pembangunan besar yang telah dimulai pemerintahan sebelumnya harus diperhatikan. Investasi di sektor ini tidak hanya harus diteruskan, tetapi juga dimaksimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil, termasuk wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal.
Sri Mulyani juga perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Jawa dan Sumatra, tetapi harus meluas ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, kebijakan ekonomi hijau harus menjadi prioritas. Sri Mulyani perlu merancang insentif fiskal untuk mendorong perusahaan-perusahaan beralih ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam komitmen global menuju net-zero emissions, Indonesia harus mengambil peran utama dalam mengadopsi kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga akan dihadapkan pada tantangan dalam mengelola utang negara yang terus meningkat. Meskipun utang pemerintah masih dalam batas aman, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi beban di masa depan. Strategi pengelolaan utang yang cermat akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah sangat penting untuk dijaga. Sri Mulyani, dengan rekam jejak yang transparan dan tegas, diharapkan terus membangun kepercayaan publik melalui kebijakan yang jelas dan pro-rakyat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana publik.
Secara keseluruhan, penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, kepemimpinan yang kuat dan pengalaman teknokrat yang mendalam sangat dibutuhkan untuk menavigasi Indonesia ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan berbagai tantangan besar, mulai dari utang negara hingga perubahan iklim, peran Sri Mulyani akan sangat krusial. Kembalinya dia menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen pada kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendukung penuh langkah-langkah Sri Mulyani agar Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan terus menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia.
