 |
| Adi Prayitno, (Direktur Eksekutif Parameter Politik) |
Nemukabar.com - Pada Seminar Nasional bertema "Organisasi Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Demokrasi: Menjaga Harmoni dan Stabilitas di Tengah Transisi Pemerintahan", yang diselenggarakan di Diradja Hotel, Jakarta Selatan,Kamis/10/10/2024 berbagai pandangan tajam tentang kondisi demokrasi Indonesia saat ini muncul. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, menyampaikan pernyataan yang menggugah terkait semakin menguatnya kekuasaan partai politik dalam pemerintahan, dan dampaknya pada sistem check and balance yang mulai memudar.
Menurut Adi, jika PDI-P bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, masa depan oposisi di parlemen akan "wasalam" alias tamat. "Dalam sejarah politik, ketika dua kekuatan besar politik bersatu dalam pemerintahan, otomatis fungsi kontrol hilang. Bahkan ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, parlemen mungkin memilih menutup mata, karena kekuatan politik sudah terpusat di eksekutif," tegasnya.
Skenario ini mengkhawatirkan. Bayangkan, misalnya, jika pemerintah menaikkan harga BBM, apakah partai pendukung Prabowo akan berani mengkritik kebijakan tersebut? Adi meragukan hal ini. "Sulit membayangkan partai koalisi akan bersikap kritis ketika mereka sendiri berada dalam pusaran kekuasaan."
Dengan menguatnya apa yang disebut Adi sebagai presidential koalism, di mana koalisi presiden menjadi sangat dominan, ia menyoroti betapa lemahnya peran parlemen. "Koalisi mayoritas ini bukan hanya mematikan peran oposisi, tetapi juga mengamputasi fungsi demokrasi itu sendiri. DPR tak lagi bersuara lantang."
Namun, Adi menekankan bahwa harapan bagi demokrasi tidaklah sirna. Peran kritis masyarakat sipil, terutama mahasiswa, LSM, dan NGO, kini menjadi sangat krusial. "Mereka harus berani menjadi garda terdepan yang mengingatkan pemerintah dan DPR bahwa setiap langkah politik harus mencerminkan kehendak rakyat."
Adi mengajak masyarakat sipil untuk tidak berdiam diri. Ia menyinggung bagaimana di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, budaya politik tidak sepenuhnya bergantung pada partai politik atau elit. Di sana, rakyat dengan berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui protes, tulisan, dan diskusi. "Demokrasi bukan hanya milik elit politik, tapi milik kita semua. Suara kritis adalah wujud cinta pada negara."
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lagi mengalami kasus seperti "UU Ketok Magic", yang disahkan dalam waktu singkat tanpa proses kajian mendalam. "Kita tidak mau lagi mendengar UU yang dipaksakan, meskipun ada resistensi besar dari masyarakat."
Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Prabowo, Adi menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil harus memperkuat diri. Tanpa suara kritis dari luar parlemen, demokrasi berisiko menjadi formalitas semata. "Jangan pernah takut dengan suara kritis. Justru itulah yang akan menjaga negara ini tetap berada di jalan yang benar," pungkasnya.
