%20(2).png) |
| Ilustrasi |
NEMUKABAR.COM- Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks, Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection, menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera membentuk nomenklatur Badan Intelijen Maritim (BIM). Usulan ini dianggap mendesak untuk mengintegrasikan berbagai upaya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia yang luas dan strategis.
Kelrey menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia menghadapi tantangan maritim yang signifikan, mulai dari aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing), penyelundupan, hingga ancaman dari aktor non-negara yang dapat memanfaatkan celah di laut. Menurutnya, situasi ini membutuhkan lembaga yang khusus dan terfokus pada keamanan maritim.
“Indonesia selama ini belum memiliki badan intelijen yang secara spesifik menangani masalah maritim, padahal laut kita sangat luas dan kompleks. Dengan adanya Badan Intelijen Maritim, kita bisa memperkuat pengawasan, mengumpulkan informasi secara real-time, dan bertindak cepat dalam mencegah atau menindak ancaman yang muncul di wilayah laut kita,” ujar Kelrey.
Nusa Ina Connection, yang berfokus pada pengembangan potensi maritim Indonesia, telah lama mendorong peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola kekayaan laut. Kelrey menyatakan bahwa kerja sama lintas lembaga yang lebih solid diperlukan untuk memperkuat perlindungan sumber daya laut Indonesia, dan adanya BIM bisa menjadi katalisator untuk tujuan ini.
Selain itu, Kelrey juga menyoroti pentingnya peran BIM dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya konflik wilayah dan sengketa laut di kawasan Asia Tenggara. Ia meyakini bahwa BIM akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan maritim yang lebih tangguh.
DPR RI diharapkan dapat merespons inisiatif ini dengan mengadakan pembahasan lintas komisi terkait, melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI AL, serta instansi terkait lainnya guna merumuskan dasar hukum dan operasionalisasi dari Badan Intelijen Maritim. Abdullah Kelrey yakin, dengan dukungan politis yang kuat, pembentukan BIM akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing maritim Indonesia di tingkat global.
“Keamanan maritim tidak hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang kemampuan mengantisipasi ancaman sejak dini. Badan Intelijen Maritim akan menjadi ujung tombak dalam strategi ini,” pungkas Kelrey.
Pembentukan Badan Intelijen Maritim diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut dan menjamin kepentingan strategis Indonesia di sektor maritim, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi.
