Oleh : Muhammad Nur Kelrey (Founder M1)
Nemukabar.com - Perseteruan di internal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) semakin memanas. Organisasi yang seharusnya menjadi wadah utama untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, kini justru dilanda konflik internal yang merugikan banyak pihak. Persoalan ini tidak hanya sekadar masalah kepemimpinan, tetapi telah merambat pada penggunaan kekuatan yang tidak sehat, seperti pemanfaatan jasa preman untuk menekan pihak tertentu. Pertanyaannya, siapa aktor utama di balik pecahnya KADIN, dan mengapa hingga melibatkan kekuatan semacam itu?
Salah satu faktor pemicu utama perpecahan ini adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan di dalam tubuh KADIN. Banyak pihak yang memiliki kepentingan besar dalam mengontrol arah kebijakan organisasi ini, terutama mereka yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan politik dan dunia usaha. Beberapa nama besar mulai disebut-sebut sebagai tokoh yang menginginkan posisi strategis di KADIN, sehingga memicu pertikaian internal yang tak terhindarkan.
Namun, konflik kepentingan di KADIN bukan hanya terkait politik internal. Terdapat pula faktor ekonomi yang menjadi bahan bakar utama dalam perpecahan ini. Sebagai organisasi yang memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional, KADIN menjadi lahan perebutan bagi para pengusaha yang ingin memanfaatkan pengaruh organisasi ini untuk kepentingan bisnis mereka. Dengan demikian, kepentingan ekonomi dan politik bersatu menjadi satu kekuatan yang mengarah pada perpecahan internal.
Keterlibatan jasa preman dalam konflik ini menambah dimensi baru yang mengkhawatirkan. Ketika metode diplomasi dan dialog gagal menyelesaikan masalah, beberapa pihak memilih menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan lawan. Ini bukan hanya mencoreng nama baik KADIN sebagai organisasi yang seharusnya menjadi contoh dalam dunia usaha, tetapi juga menciptakan ketakutan di antara anggotanya. Keberadaan preman menunjukkan bahwa kekuatan fisik kini dijadikan alat untuk meraih kekuasaan dalam organisasi.
Mengapa jasa preman bisa masuk dalam konflik internal KADIN? Hal ini tidak lepas dari lemahnya sistem regulasi dan mekanisme penyelesaian konflik di dalam organisasi. Ketika peraturan internal tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara adil, maka pihak-pihak yang merasa terpojok akan mencari cara lain untuk mempertahankan posisinya. Di sinilah jasa preman muncul sebagai solusi instan untuk menekan pihak lawan, meskipun dengan cara yang tidak etis.
Selain itu, faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam konflik ini. KADIN memiliki jaringan yang luas, termasuk di tingkat daerah, di mana seringkali terjadi pergesekan kepentingan antara pengusaha lokal dan nasional. Ketika konflik di pusat mulai meluas, dampaknya turut dirasakan di daerah. Beberapa aktor lokal yang merasa terpinggirkan dalam kebijakan KADIN pusat, mungkin merasa perlu mengambil tindakan keras demi mempertahankan pengaruh mereka di wilayah masing-masing.
Lalu, siapa aktor utama di balik penggunaan jasa preman ini? Meskipun sulit untuk menunjuk satu individu atau kelompok secara spesifik, indikasi menunjukkan bahwa beberapa pengusaha besar yang memiliki latar belakang kuat dalam dunia politik dan ekonomi adalah pemain utamanya. Mereka memiliki sumber daya untuk membayar jasa preman guna melindungi atau memperluas pengaruh mereka di KADIN. Motif utamanya tidak jauh dari kepentingan ekonomi dan politik yang saling bersinggungan.
Pecahnya KADIN adalah bukti bahwa organisasi ini membutuhkan reformasi struktural yang mendalam. Selama ini, KADIN diisi oleh berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih, sehingga sulit untuk menciptakan keselarasan visi dan misi. Tanpa adanya perbaikan internal, konflik serupa akan terus terulang di masa depan, bahkan mungkin akan semakin memburuk dengan keterlibatan aktor-aktor yang lebih agresif.
Pada akhirnya, masyarakat dan dunia usaha menantikan penyelesaian yang adil dan damai dari konflik ini. KADIN harus kembali ke jalur utamanya sebagai wadah kolaborasi dan inovasi ekonomi, bukan sebagai arena pertempuran politik dan bisnis. Jika tidak, kredibilitas KADIN akan terus merosot, dan dunia usaha Indonesia yang seharusnya diuntungkan oleh keberadaan organisasi ini justru akan semakin terfragmentasi.
Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini juga sangat penting. Pemerintah harus bertindak sebagai mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog antar pihak yang berseteru. Jika tidak ada intervensi yang tegas dan terstruktur, kekisruhan di KADIN bisa berujung pada kehancuran organisasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional ini.
