Nemukabar.com - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, Hasto Kristiyanto lebih cocok menjadi seorang buzzer ketimbang Sekjen partai politik.
Hal itu disampaikan R Haidar Alwi merespon kelakuan Hasto yang dianggap 'menggoreng' pidato Presiden Jokowi lima tahun silam seolah-olah beliau menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi.
"Goreng-menggoreng atau memelintir itu biasanya kelakuan buzzer. Dan saya pikir Hasto lebih cocok jadi buzzer ketimbang Sekjen parpol," kata R Haidar Alwi, Minggu (18/8/2024).
Menurut R Haidar Alwi, Hasto sengaja hanya memperdengarkan rekaman suara pidato Presiden Jokowi untuk mengelabui media dan masyarakat. Padahal, Hasto mengaku bahwa konten tersebut adalah berupa video.
"Untuk menyesatkan media dan masyarakat. Biar sulit dilacak kapan, dimana dan dalam konteks apa diucapkan oleh Presiden Jokowi. Apalagi rekaman berbentuk potongan alias tidak utuh supaya bisa ditafsirkan dan digunakan sesuai keinginan. Dalam hal ini untuk menyerang Presiden Jokowi dan penegak hukum," jelas R Haidar Alwi.
Hasto, lanjut R Haidar Alwi, terkesan ingin mem-framing bahwa segala dinamika politik dan hukum yang terjadi saat ini merupakan akibat cawe-cawe Presiden Jokowi. Khususnya, yang tidak menguntungkan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Termasuk posisi sulit PDI Perjuangan dan kasus-kasus hukum yang dihadapi kadernya, tak terkecuali Hasto sendiri.
"PDIP kan posisinya lagi sulit, ditinggal parpol lain. Dan Hasto sendiri lagi menghadapi beberapa kasus. Ada upaya untuk meninggalkan kesan seolah-olah semua itu salah Presiden Jokowi. Seolah-olah Hasto dikriminalisasi, ditargetkan atas perintah Presiden Jokowi. Padahal bukan," sambung R Haidar Alwi.
R Haidar Alwi mengingatkan, jika ingin mengkritik pemerintah, Hasto sebaiknya melakukan dengan cara-cara beradab, elegan serta dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kritik boleh, bahkan kritik itu bagus untuk pemerintah. Tapi bukan dengan cara-cara kotor dan recehan ala buzzer," imbuh R Haidar Alwi.
Sebelumnya, Hasto mengungkit rekaman suara yang diduga merupakan suara Presiden Jokowi. Dalam rekaman itu, Presiden Jokowi berbicara mengenai upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri.
Hasto awalnya menjawab pertanyaan wartawan perihal Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyatakan NasDem tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Dia menjawab bahwa itu bukan kebiasaan Paloh, tapi PDIP tak akan ikut campur.
Hasto menilai rakyat melihat pencabutan pengusungan Anies oleh NasDem sebagai hal yang tak biasa dan seperti ada yang ditutupi. Setelah itu, Hasto menyinggung tentang adanya upaya menekan.
"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri, itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum?" kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).
Saat mengetahui wartawan belum tahu video tersebut, Hasto mengeluarkan handphone-nya lalu memperdengarkan rekaman suara Presiden Jokowi itu. Namun Hasto tak menjelaskan perihal apa dan kapan konteks ucapan Presiden Jokowi tersebut.
Berikut ini isi rekaman suara Presiden Jokowi yang ditunjukkan Hasto:
Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin.
Sebagai informasi, potongan rekaman suara yang dimaksud Hasto ternyata diambil dari pidato Presiden Jokowi pada 2019 saat Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor (13/11/2019).
Ketika itu, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi pengusaha, investor dan pejabat yang melakukan inovasi. Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan mereka.
Presieen Jokowi akan menindak tegas aparat yang menghambat kebijakan atau inovasi yang baik untuk bangsa. Baik melalui Kejaksaan, Polri maupun KPK.
"Kalau masih ada, akan saya gigit sendiri, ini ada apa kok nggak jalan. Saya sudah mulai ngerti, saya udah mulai ngerti kalau masih diteruskan. Kalau masih ada yang main-main. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Lewat KPK bisa, lewat Polri, lewat Kejaksaan bisa. Saya bisikin, di sana ada yang main-main," ucap Presiden Jokowi.
