Oleh : DORTEIS YENJAU, Ketua Komisariat GMNI UBK, Aktivis Mahasiswa Melanesia.
Masyarakat Papua adalah seluruh masyarakat yang berada di pulau Papua dan menduduki daerah bagian barat Pulau Papua yang melalui proses reverendum tahun 1963 menjadi bagian dari wilayah dan masyarakat Indonesia, Masyarakat Papua hidup diatas tanah pulau papua yang Indah dan kaya, namun dibalik keindahan dan kekayaan yang melimpah di pulau tersebut menyisahkan pilu yang mendalam terkait persoalan HAM.
Pelangaran HAM di Papua menjadi suatu persoalan yang melahirkan pesimisme bahwa hal tersebut tidak akan selesai, oleh karena banyak kepentingan dari berbagai elemen dunia. kondisi pelanggaran HAM di Papua meliputi banyak hal dan contoh dimulai dari kehidupan masyarakat Papua yang tertinggal dan terbelakang serta kemiskinan yang meraja lelah,. keterbelakangan pendidikan, merupakan fakta yang sangat menyedikan padahal merupakan wilayah yang memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia.
Semenarnya masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang lebih layak, termasuk hidup dalam kesejahteraan dan keadilan, dengan kata lain sebenarnya masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang berperadaban sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, namun mengapa semua persoalan HAM bisa terjadi di Papua dan mengapa Papua hanya menjadi tontonan dunia internasional, bahkan sepertinya masyarakat Indonesia pun sepertinya kehilangan sempati dan empati kemanusiaan sehingga tidak peduli dengan kondisi ketidak adilan itu?
Masyarakat Papua secara manusiawi membutuhkan penegakan hidup berperadaban bisa diwujudkan di Papua.
Hidup berperadaban yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan prinsip dan nilai nilai Hak Asasi Manusia, dimana adanya penghormatan dan pengakuan terahadap Hak-Hak Asasi Manusia Papua untuk hidup dalam kebebasan dan kebahagiaan sebagaimana menjadi hak dasar universal meliputi Hak untuk dihormati, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat individu, hak untuk memperoleh akses kehidupan yang lebiih sejahtera dan mendapatkan keadilan.
Bagi saya tidak tegaknya HAM di Papua disebabkan banyak faktor, namun faktor utama yang merupakan actor dominan adalah pilihan pendekatan yang dipakai pemerintah Indonesia di tanah papua keliru. Kekeliruan itu karena pilihannya adalah sangat militeristik. Bagi saya sikap kritis masyarakat Papua adalah manusiawi karena keterbelakangan yang dideritanya, namun pilihan untuk menggunakan cara militeristik adalah sebuah piliihan pendekatan yang salah. Hal itu yang memicu terjadinya pergerakan pergerakan revolusioner di Papua.
Sudah bertahun-tahun pemerintah tidak pernah serius menyelesaikan hal ini, sedangkan pada sisi lain, aceh dapat diselesaikan dengan cara demiliterisme. Lantas apa problemnya? Kehadiran Militer yang selalu bertambah di Papua sebenarnya adalah upaya pemerintah dalam memperbesar konflik. Entah pilihan ini disengaja atau tidak, namun yang jelas hal itu merupaan suatu bagian dari strategi politik yang tidak mengedepankan nilai kemanusiaan dan merupakan suatu strategi orientasi bisnis yang terlihat sangat jelas karena ketal dengan kepentingan bisnis militer dikalangan para general termasuk untuk kenaikan pangkat.
Disinilah persoalan Papua itu tidak akan pernah selesai. Bagi saya persolan Papua sudah seharusnya dapat diselesaikan mengunakan pendekatan demiliterisasi dan merubahnya dengan pendekatan humanism. Watak dan budaya Orang Papua sesungguhnya lebih mengacu pada pendekatan humanity yang lahir dari hati, maka hemat saya pendekatan hati “approawch with heart” penting dilakukan karena itu merupakan dasar dari peradaban hidup bangsa Papua. Bagi saya inilah satu bentuk pendekatan berbasis HAM di papua yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di tanah Papua.
Pelangaran HAM di Papua harus diselesaikan dengan pendekatan “Civilization Human Rights In Papua” bangsa Papua tidak mengenal kekerasan dan penindasan, oleh karena itu melaui tulisan ini saya menyerukan agar negara segera melakukan suatu pendekatan Humanisme yang menempatkan manusia dan kepentingan manusia sebagai pusat dari perhatian moral. Disini aparat negara (miter) harus mampu menghentikan segala upaya pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri yang adalah rakyat dan masyarakatPapua. Inilah solusi kongkrit dari pada usaha perlindungan HAM di Papua. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berani meninggalkan ketakutannya dalam menggunakan nilai nilai humanity di papua.
Contoh pendekatan manusiawi yang dapat diambil adalah pendekatan oleh mantan presiden ke 3 Alm Abdulrahman Wahid yang kerap disapa Gusdur.
Referensi pendekatan manusiawi lainnya adalah seperti peran indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Hal yang perlu di apresiasi sekaligus disayangkan karena dalam menyelesaikan konflik internasional Indonesia selalu menekankan proses humanisasi, namun mengapa di tanah Papua tidak pendekatan itu yang diugnakan, karena masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh negara di tanah papua bukan saja mengenai peningkatan kualitas SDM Papua saja tetapi masih ada persoalan stunting, kemiskinan, pengrusakan lingkungan hidup, pendidikan dan kreatifitas yang merupakan persoalan internasional.
Dilihat bahwa negara hanhya memanfaatkan Papua untuk mengambil kekayaan alam disana dan tidak ada kemajuan disana, namun pemerintah tidak pernah memperhatikan Papua yang dimana dapur dari Indonesia yang harus perlu dijaga dan perlu diperhatikan oleh negara dari setiap kejahatan pelangaran terhadap kemanusiaan yang terus terjadi di Papua, dan Papua dijadikan sebagai salah satu tempat dimana orang mencari nama dan jabatan disana, ini bukan lagi suatu hal yang baru bagi orang Papua.
Kehadilan dan kesetaraan diitu perlu dilakukan pendekatan secara sosial dan secara humanis bukan melalui kemanan militer yang ditepatkan disana untuk menhyelesaikan peredamaian di Papua, itu merupakan hal yang sangat fatal dan tidak adil yang dilakukan oleh negara, Papua bukan tempat komunis ataua teroris yang harus negara mengirim militer untuk menjaga kemanan disana.
Kehadilan di Papua harus dilakukan secara humanisme yang menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan setara, tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Ini melibatkan pengakuan akan martabat manusia dan hak-hak asasi manusia yang sama untuk semua orang. Dalam konteks humanisme, keadilan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kesetaraan akses terhadap kesempatan, dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum dan sosial.
Yang dimana sesuai dengan nilai-nilai humanisme yaitu, Martabat manusia Penghormatan terhadap keberadaan, hak, dan potensi setiap individu, Kesetaraan Keyakinan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi, Keadilan Perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang, dengan menjamin hak-hak asasi manusia dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kebebasan Keyakinan akan pentingnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipilih oleh individu, asalkan tidak merugikan orang lain, Empati Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta pengalaman orang lain, serta bersikap peduli dan mendukung ketika diperlukan, Keterbukaan Sikap terbuka terhadap ide-ide baru, pengetahuan, dan pengalaman, serta kemauan untuk belajar dan berkembang secara terus-menerus, Kemanusiaan Komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan semua anggota masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual.
